Network
MEDIA JABODETABEK - Pemprov DKI Jakarta akan mulai melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Jumat 7 April 2021.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pada Rabu 30 Maret 2021 memastikan 96 sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas siap untuk melaksanakan uji coba terbatas tersebut.
"Tatap muka seperti sudah sering kami sampaikan sekarang kita sedang uji coba pembelajaran campuran online dan offline selama dua bulan ke depan," ungkap Riza sebagaimana dikutip oleh Media Jabodetabek dari laman ANTARA.
Berdasarkan pemparannya, Riza menegaskan pembukaan sekolah akan tetap dipantau untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas dan keamanan dari kegiatan tersebut.
"Nanti tentu dibatasi jam kantor, jam kerja sekolahnya, harinya, kapasitas dibatasi, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan," kata dia.
Baca Juga: Terkait Aksi Penyerangan di Mabes Polri, Puan Maharani Meminta Kepolisian Meningktkan Kewaspadaan
Keputusan uji coba tatap muka terbatas ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang sudah memutuskan memperbolehkan sekolah untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).
Namun salah satu syarat pembukaan PTM di sekolah yaitu vaksinasi guru, masih berjalan lambat.
Pada peluncuran SKB empat menteri tentang PTM yang diadakan pada Selasa 30 Maret 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksinasi untuk guru sudah berjalan sejak Maret.
Baca Juga: Belajar Tatap Muka Mulai Juli 2021, Berikut Ketentuan Aturan dan Teknis yang Harus Dipahami
Namun pada praktiknya vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik masih kurang agresif.
"Makanya, kita bekerja sama seluruh pihak, bisa dengan sekolah atau kampus untuk buat pusat atau sentra vaksinasi, supaya guru-guru bisa datang sekaligus," kata Budi
Berdasarkan penuturannya, Budi mengatakan sangat mendukung PTM, karena sektor pendidikan merupakan investasi penting untuk manusia dan ekonomi Indonesia ke depan.
“Baik pendidikan dan kesehatan keduanya merupakan investasi bangsa untuk 10-30 tahun ke depan. Maka, keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan dampak ke 10-30 tahun ke depan. Saya sangat mendukung pembelajaran bisa kembali normal," ujar Budi.***
Artikel Rekomendasi