Network
PIKIRAN RAKYAT JABODETABEK - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sepakat dengan masukan dari anggota DPR untuk mencabut izin usaha SPBU yang melakukan kecurangan, seperti memanipulasi meteran dispenser BBM.
"Saya sepakat, kita cabut saja izinnya karena (kecurangan) ini tidak bisa kita tolerir, khususnya adalah untuk konsumen," ujar Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024, dikutip dari Antara.
Akan tetapi, Nicke masih mempertimbangkan aspek ketersediaan SPBU di daerah tersebut sebelum mencabut izin SPBU yang nakal.
Baca Juga: 1.047 Mahasiswa dari 33 Kampus di Indonesia Jadi Korban TPPO Magang di Jerman
Menurut dia, harus sudah terdapat SPBU pengganti di daerah yang akan dicabut izinnya.
"Kita harus memastikan bahwa ketersediaan (SPBU pengganti) di daerah tersebut harus ada. Sebelum adanya pengusaha yang baru menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kami provide (sediakan)," ujar Nicke.
Nicke mengatakan bahwa ketegasan penindakan terhadap SPBU nakal memanglah diperlukan. Akan tetapi, pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
"Kita juga harus menjaga, menjamin bahwa dengan adanya penutupan-penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," kata Nicke.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan di meteran dispenser BBM menjelang musim mudik Lebaran 2024.
"Sebetulnya ada empat (SPBU nakal) yang kita temukan. Ada di Karawang, Bekasi, Bandung dan Serang," kata Mendag saat penyegelan tiga dispenser SPBU di rest area KM 42 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024.
Artikel Rekomendasi