Network
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir secara fisik.
Sebelumnya RUU Provinsi Baru ini telah disepakati oleh Komisi II DPRI-RI, selanjutnya proses pengajuan pembahasan di gelar pada agenda rapat paripurna persidangan V tahun 2021-2022.
Sebagai informasi, berdasarkan catatan setjen DPR-RI yang dibacakan oleh Dasco pada pembukaan rapat paripurna pada hari ini, sebanyak 37 anggota dewan yang hadir secara langsung dan 167 anggota dewan lainnya menghadiri rapat secara virtual.
Baca Juga: Link Nonton Dear M Sub Indo Full Episode 1-6 Yang Diperankan Oleh Jaehyun NCT dan Park Hye Soo
Meski telah disetujui dan disepakati menjadi UU Provinsi Baru Papua, sejumlah tokoh adat dan perwakilan dari pendeta setempat, mengaku bahwa pemekaran provinsi baru di Papua menimbulkan konflik antar warga disana.
Menanggapi terkait konflik yang terjadi, menteri dalam negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa usulan pemekaran provinsi baru Papua berasal dari aspirasi kepala daerah, tokoh adat dan agama, serta tokoh perempuan yang datang langsung ke presiden Jokowi.
Kemendagri menegaskan bahwa setelah usulan ini resmi disahkan menjadi UU, maka akan menargetkan pelantikan pejabat sementara gubernur provinsi baru Papua pada Agustus 2022 mendatang.
Sementara soal formasi ASN, Kemendagri mengupayakan 80 persen akan diiisi oleh orang asli Papua.***
Artikel Rekomendasi