Network
MEDIA JABODETABEK- Ditolaknya berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Muldoko oleh kemenkumham menjadi angin segar bagi Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Di lansir dari Antara, keluarnya putusan tersebut disambut baik oleh AHY dengan mengatakan bahwa sikap itu merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.
“Atas pernyataan pemerintah itu dengan kerendahan hati kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air,” kata AHY saat jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu 31 Maret 2021. Seperti dikutip Media Jabodetabek dari Antara
Baca Juga: Berita Duka, Adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono X Meninggal Dunia
Baca Juga: KLB Demokrat Kubu Moledoko Ditolak Kemenkumham
Baca Juga: Era TV Digital Dorong Industri Ekraf Bertumbuh
AHY juga tak lupa mengucapkan syukur atas penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan pemerintah atas kekisruhan yang melanda Partai Demokrat.
Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
“Atas nama segenap pimpinan pengurus kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” kata AHY.
Tak cuma kepada Jokowi, Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Menkumham Yasonna Laoly beserta jajaran, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Komisioner KPU, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan masyarakat.
Baca Juga: Awak Media Kota Tangerang Desak Kapolri Usut Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis
Baca Juga: Dewan Pers Mengutuk Kekerasan Terhadap Salah Satu Wartawan Tempo
Baca Juga: LAPAN, Awal Ramadhan 2021 NU dan Muhammadiyah Kemungkinan Akan Seragam
AHY juga mengapresiasi seluruh upaya yang dilakukan para pengurus di DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat.
Sebelumnya Pemerintah melalui Kemenkumham menolak hasil KLB di Sibolangit, Sumatera utara, karena dokumen yang diserahkan Demokrat kubu Moeldoko tidak lengkap.
Hingga saat ini kepengurusan Demokrat hasil KLB belum bisa dihubungi untuk meminta tanggapan terkait penolakan berkas tersebut.***
Artikel Rekomendasi