Network
MEDIA JABODETABEK - Gugatan Jhoni Allen terhadap tiga pengurus partai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat masih terlalu dini atau prematur.
Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyebut.
Dilansir dari Atara, Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat Muhajir memberikan pesan tertulis yang berisi pendapat bahwa Jhoni terlalu cepat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, sementara keberatan terhadap pemecatan seharusnya diadili oleh Mahkamah Partai.
Baca Juga: Cara Membersihkan Komedo Dengan DIY Pore Strip, Kamu Bisa Coba di Rumah
"Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum," kata Muhajir.
Namun meskipun begitu, tim pengacara partai tetap akan mengikuti proses persidangan sebagaimana telah dijadwalkan oleh PN Jakarta Pusat.
Ini disampaikan oleh Koordinator Tim Advokasi DPP Partai Demokrat Mehbob melalui pesan tertulis kepada Antara.
Seperti dilansir dari Antara, Mehbob menerangkan pemecatan Jhoni telah dilakukan sesuai prosedur, karena ia diyakini terlibat langsung dalam penyelenggaraan kongres luar biasa di Sibolangit pada 5 Maret yang bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Baca Juga: Mobil Listrik Dacia Spring EV Akan Segera Mengaspal , Berapa Harganya ?
“KLB itu jelas melanggar AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai,” ujar Mehbob dalam pesan tertulis yang sama. PN Jakarta Pusat melanjutkan sidang gugatan pemecatan Jhoni Allen hari ini, dengan agenda pembacaan tuntutan ke tiga pengurus DPP Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Melalui kuasa hukumnya, Jhoni meminta majelis hakim agar membatalkan surat keputusan pemecatan dari DPP Partai Demokrat. Hal ini tertuang dalam surat gugatannya yang dibacakan pada sidang.
Baca Juga: KPK Temukan Bukti Dugaan Suap Kemenkeu
kemudian Jhoni juga meminta majelis hakim memerintahkan para Pengurus Partai Demokrat itu untuk memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan dirinya seperti semula.
Lebih dari itu, Jhoni juga menuntut tiga pengurus Partai Demokrat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5,8 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar.
Ia mengatakan bahwa Uang ganti rugi itu akan disumbangkan ke panti sosial yang membutuhkan.
Baca Juga: KPK Tahan Pejabat BPN Atas Dugaan Gratifikasi dan TPPU
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 memecat Jhoni Allen sebagai anggota partai pada 26 Februari, kurang lebih satu minggu sebelum kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret.***
*desclaimer : berita ini teah ditayangkan oleh Antara dan dikutip darinya
Artikel Rekomendasi