Network
MEDIA JABODETABEK - Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 telah diklaim tidak akan ada percaloan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi percaloan dan akan sulit ditembus secara curang.
Baca Juga: Saat Band Carnivore Tanggapi Isu Rasisme di Amerika Serikat Lewat Lagu Race War, Berikut liriknya
"Sebenarnya tidak mungkin bisa ditembus. Orang mau bayar berapa pun, secara sistem tidak akan mungkin," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR yang diikuti melalui akun Youtube Komisi II DPR RI Channel.
Dalam video itu Tjahjo mengatakan setiap penerimaan CPNS selalu ada calo.
Calo yang dimaksud adalah orang-orang yang menjanjikan bisa membantu diterima di instansi tertentu.
Seperti dilansir dari Antara, Tjahjo mengaku pada 2019 pernah didatangi sejumlah orang atas perintah seorang calo yang menjanjikan akan mendapatkan surat keputusan khusus dari Tjahjo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga: Perempat Final Liga Champions, Bayern Munchen Harus Mewaspadai PSG, Apa Lasannya
Baca Juga: Pasukan Keamanan Myanmar Makin Menggila, Gadis 7 Tahun Tewas Tertembak
"Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap. Mereka adalah jaringan. Kami mengimbau masyarakat berhati-hati dengan calo pada setiap penerimaan CPNS," ujarnya pula.
Tjahjo mengatakan modus seorang calo menjanjikan seseorang bisa lolos dalam seleksi CPNS berbagai macam.
Iapun mejelaskan bahwa beberapa bagian dari calo itu adalah mantan PNS yangt memiliki jaringan.
"Kalau ketahuan ada yang bermain, akan kami pecat," tegasnya lagi.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga meminta komitmen pemerintah untuk menghilangkan praktik percaloan dalam penerimaan CPNS.
Baca Juga: Kongres XXXI HMI Ricuh, Pihak Eksternal Ingin Memecah Belah
Baca Juga: Legislator menyebutkan bahwa perlunya gerakan literasi untuk melengkapi PJJ
"Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktik penipuan atau percaloan dalam proses penerimaan CPNS," katanya pula.
Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof Agus Pramusinto tersebut, mengemuka kebutuhan aparatur sipil negara pada 2021 sebanyak 69.684 orang untuk pusat, dan 671.867 orang untuk daerah.***
*Desclaimer : berita ini telah di unggah oleh Antara dan dikutip darinya
Artikel Rekomendasi