MEDIA JABODETABEK - Korupsi yang kerap orang menyebutnya maling berdasi adalah kejahatan luar biasa yang merusak kehidupan.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi PR bersama, karena merupakan musuh bersama.
"Skor CPI Indonesia mengalami penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Penurunan ini menjadi bukti bahwa pemerintahan gagal menangani korupsi politik," kata Senior Aktivis Antikorupsi Dadang Trisasongko, dikutip Mediajabodetabek.com dalam segmen NGOPI SORE spesial HARKODIA 2021 yang diunggah di kanal YouTube Transparency International Indonesia.
Baca Juga: Drama Forecasting Love and Weather Kapan Tayang? Berikut Sinopsis dan Jadwal Rilisnya
Menurut dia, tidak hanya korupsi politik. Penurunan skor CPI bentuk mosi tidak percaya para pengusaha terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Lantas bagaimana prediksi indeks persepsi korupsi di tahun 2021?
Melansir YouTube Kemenkeu RI, Sekjen Trancperacy International Indonesia (TII) Danang Wiyoko mengaku belum dapat memperkirakan sekarang-sekarang ini.
"Jadi kita mesti tunggu 2023, untuk melihat sebetulnya melihat seperti apa situasinya," katanya.
Baca Juga: Seniman Vietnam Menandakan Tahun Baru Imlek dengan Ratusan Patung Ukiran Harimau
Menurut Widoyoko, indeks persepsi korupsi masih bertahan di skor yang sama saja, tidak turun saja sudah bagus.
"Karena ada Pandemi itu tadi. Kemudian yang berdampak ke semua sektor terutama berkurangnya ruang publik, ruang-ruang partisipasi oleh masyarakat dan media massa dan itu kemudian berdampak pada menurunnya pengawasan pada korupsi," ujar dia.
Bagiamana komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga uang rakyat?
Di dalam PP 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), pemerintah komitmen memprioritaskan pencegahan korupsi.
Baca Juga: Jangan Lakukan 10 Hal Ini saat Imlek agar Tak Mendapat Nasib Buruk
"Upaya penghematan dan penyelamatan uang negara dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan integrasi sistem pengelolaan keuangan negara," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Tidak hanya upaya penghematan dan penyelamatan uang negara dengan proses bisnis dan integrasi saja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan APBN tahun 2022 memiiki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: 8 Dampak dari Aplikasi Kencan Online, Bisa Membahayakan Mental
"Bahwa APBN tahun 2022 akan menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19. APBN bekerja sangat sangat keras sebagai instrumen yang mengangkat perekonomian dari siklus penurunan akibat pandemi Covid-19," ucap Sri Mulyani.
Mari kita awasi bersama penggunaannya. Karena APBN adalah uang rakyat yang setiap rupiahnya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.***