Menurutnya, kegiatan konferensi tersebut seharusnya bisa menjaga pola demokrasi di ASEAN, khususnya pasca kudeta pemerintahan sah Aung San Suu Kyi oleh Min Aung Hlaing yang menggandeng barisan Tatmadaw pada 1 Februari 2021.
"Kalau nantinya agenda-agenda pokok seperti domkrasi itu tidak ada, saya kira peserta negara ASEAN ini meligitimasi yang dilakukan oleh Myanmar terkait dengan kudeta militer," cetusnya.
Baca Juga: Update Terkini,Kapal Selam KRI Nanggala 402, Dinyatakan Tenggelam Proses Pencarian Terus Berlanjut
Selain itu, Adib menyebutkan bahwa isu terkait pembersihan etnis Rohingya di Myanmar harus turut diikutsertakan saat ALM dilangsungkan.
"Muslim Rohingya ini kan harus menjadi perhatian serius, apalagi semua dunia melihat itu bahwa Myanmar memang tidak beres untuk melakukan penyelesaian soal Rohingya," tandasnya.
Artikel Rekomendasi