Network
MEDIA JABODETABEK - Sejumlah akademisi mengingatkan Indonesia yang merupakan negara penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN harus menunjukkan perannya dalam menanggapi krisis Myanmar.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino mengatakan, Indonesia harus melakukan lobi dengan anggota negara ASEAN lain untuk tangani secara serius pelanggaran HAM di Myanmar.
"Indonesia sebagai negara penggagas KTT ASEAN, saya kira bisa melakukan lobi ke negara-negara lain untuk mengingatkan kembali pentingnya sistem demokrasi di ASEAN," katanya saat dihubungi Mediajabodetabek.com pada Sabtu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Akan Tindak Tegas WNA Asal India Jika Langgar Masa Karantina
Melansir dari data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar, setidaknya tercatat 739 orang tewas dan 3.030 lainnya masih ditahan oleh pihak militer Myanmar atau Tatmadaw per 23 April 2021.
"Jika ada negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM berat, saya pikir bisa dilakukan embargo. Dan ini akan berdampak bila suara negara-negara ASEAN bulat," ujarnya.
Baca Juga: Gratis! Live Streaming Metz vs PSG Liga 1 Prancis, Les Parisien Siap Kudeta Lille Dipuncak Klasemen
Di lain sisi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Miftahul Adib mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memainkan perannya selama Asian Leaders Meeting (ALM) berlangsung, khususnya dengan Jenderal Min Aung Hlaing.
"Jokowi harus memainkan perannya, kalau bisa atas nama demokrasi. Ini yang harus dikedepankan," cetusnya.
Baca Juga: Pemimpin Junta Militer Min Aung Hlaing akan Ikuti ALM Bersama Negara ASEAN Lain
Menurutnya, kegiatan konferensi tersebut seharusnya bisa menjaga pola demokrasi di ASEAN, khususnya pasca kudeta pemerintahan sah Aung San Suu Kyi oleh Min Aung Hlaing yang menggandeng barisan Tatmadaw pada 1 Februari 2021.
"Kalau nantinya agenda-agenda pokok seperti domkrasi itu tidak ada, saya kira peserta negara ASEAN ini meligitimasi yang dilakukan oleh Myanmar terkait dengan kudeta militer," cetusnya.
Baca Juga: Update Terkini,Kapal Selam KRI Nanggala 402, Dinyatakan Tenggelam Proses Pencarian Terus Berlanjut
Selain itu, Adib menyebutkan bahwa isu terkait pembersihan etnis Rohingya di Myanmar harus turut diikutsertakan saat ALM dilangsungkan.
"Muslim Rohingya ini kan harus menjadi perhatian serius, apalagi semua dunia melihat itu bahwa Myanmar memang tidak beres untuk melakukan penyelesaian soal Rohingya," tandasnya.
Artikel Rekomendasi