MEDIA JABODETABEK - Sejumlah akademisi mengingatkan Indonesia yang merupakan negara penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN harus menunjukkan perannya dalam menanggapi krisis Myanmar.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino mengatakan, Indonesia harus melakukan lobi dengan anggota negara ASEAN lain untuk tangani secara serius pelanggaran HAM di Myanmar.
"Indonesia sebagai negara penggagas KTT ASEAN, saya kira bisa melakukan lobi ke negara-negara lain untuk mengingatkan kembali pentingnya sistem demokrasi di ASEAN," katanya saat dihubungi Mediajabodetabek.com pada Sabtu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Akan Tindak Tegas WNA Asal India Jika Langgar Masa Karantina
Melansir dari data Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar, setidaknya tercatat 739 orang tewas dan 3.030 lainnya masih ditahan oleh pihak militer Myanmar atau Tatmadaw per 23 April 2021.
"Jika ada negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM berat, saya pikir bisa dilakukan embargo. Dan ini akan berdampak bila suara negara-negara ASEAN bulat," ujarnya.
Baca Juga: Gratis! Live Streaming Metz vs PSG Liga 1 Prancis, Les Parisien Siap Kudeta Lille Dipuncak Klasemen
Di lain sisi, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Miftahul Adib mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memainkan perannya selama Asian Leaders Meeting (ALM) berlangsung, khususnya dengan Jenderal Min Aung Hlaing.
"Jokowi harus memainkan perannya, kalau bisa atas nama demokrasi. Ini yang harus dikedepankan," cetusnya.
Baca Juga: Pemimpin Junta Militer Min Aung Hlaing akan Ikuti ALM Bersama Negara ASEAN Lain
Artikel Rekomendasi