Network
"Sementara di kota-kota besar hanya kasus aktif yang ditangani," tambahnya.
Sejauh ini, Mediajabodetabek.com belum mendapati informasi mengenai perpanjangan kebijakan PPKM. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya, PPKM level 4 dilaksanakan sebagai tanggapan belum turunnya persentase tren kasus Covid-19 secara signifikan.
Dalam hal ini, tambah Atoillah, pemerintah harus foksu dengan peningkatan kedisiplinan dan mobilitas masyarakat, dengan adanya pertimbangan ilmiah dalam menjalankan kebijakan PPKM. Selain itu, ia juga menghimbau agar adanya pengedukasian terkait protokol kesehatan secara masif.
"Tapi fokusnya jangan seolah-olah membatasi masyarakat jadi tidak bebas bergerak. Tetapi, prinsipnya agar tidak terjadi kerumunan. Tapi juga harus dibarengi dengan edukasi," imbuhnya.
Baca Juga: Vaksinasi Jawa Tengah Baru Capai 19%, Ganjar Pranowo: Saya Minta Lansia di Prioritaskan
Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat agar dapat menahan diri selama masa pembatasan aktivitas sosial berlangsung, walaupun ada bentuk-bentuk pelonggaran secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak pemerintah dalam faktor teknis.
"Kedisiplinan tidak meningkat secara signifikan. Begitu khawatirnya jika ini tidak terbangun, khususnya pada prokes. Memang logikanya tidak semerta-merta. Itupun di setiap daerah bisa berbeda-beda," terangnya.
Sejak Juni 2021, berbagai macam asumsi dari pakar epidemiologi mengenai kebijakan lockdown sempat bermunculan, banyak yang menilai jika pembatasan sosial tanpa karantina massal tidak efektif menurunkan tren kasus Covid-19.
Baca Juga: [BREAKING NEWS] Gempa Berkekuatan 5,5 Magnitudo Guncang Sebagian Wilayah di Sekitar Selat Sunda
Artikel Rekomendasi