Network
MEDIA JABODETABEK - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 secara resmi belum berakhir dan kemungkinan bisa diperpanjang. Namun, sejak pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak upaya-upaya penenganan pandemi yang justru dinilai tidak serius oleh sejumlah pihak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, PPKM Level 4 diberlakukan dengan durasi hingga tanggal 9 Agustus 2021.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino mengatakan, pemerintah pusat harus menerapkan tata kelola yang lebih serius sebagai upaya tanggap darurat Covid-19.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 Indonesia Per Jumat, 6 Agustus 2021: Sembuh 48.823, Meninggal 1.881
"Sejak awal pandemi di tahun 2020, pemerintah cenderung tidak serius dalam menangani pandemi. Justru keinginan pemerintah terbilang cukup tegas pada saat kasus Covid-19 tinggi. Jelas perlu ada tata kelola yang baik," katanya saat lewat sambungan telepon pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Pengamat sekaligus Evaluator Wisma Atlet ini juga menilai, sistem informasi mengenai pandemi juga terbilang kurang baik, bahkan tidak terintegrasi. Ia menilai, pihak yang berwenang cenderung menyepelekan hal pendataan, khususnya dalam pelaksanaan Testing, Tracing dan Treatment (3T).
"Dari hal remeh saja tidak tertata rapih, ini berkaitan dengan 3T. Jadi, ini terkait dengan bantuan. Jadi kita harusnya mengetahui dari big data agar nantinya tidak kelimpungan dalam menelusuri data kasus Covid-19," ungkapnya.
Baca Juga: Tips Nabung dan Investasi Bagi Pemilik Gaji Rp3 Juta Lengkap dengan Contoh Perhituangannya
Mediajabodetabek.com menelusuri dari berbagai sumber dan perkembangan di lapangan. Pada tataran grassroot, ada banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melaksanakan 3T saat mengalami gejala terkait.
Leo mengatakan, pola komunikasi publik yang buruk antara masyarakat dan pemerintah setempat kerap kali terjadi, bahkan informasi mengenai tanggap darurat Covid-19 sulit sampai.
Artikel Rekomendasi