Jadi Tersangka Rampok Uang Rakyat, Alex Noerdin Langsung Digiring ke Penjara Rutan Kelas I Cipinang

Baca Juga: Mengenal Aplikasi Pcare Vaksinasi BPJS, Fungsi dan Cara Menggunakannya untuk Vaksinasi COVID-19

Baca Juga: Korupsi APBD Rp28 Miliar, Mantan Bupati Lampung Tengah Bebas Bersyarat Langsung Lakukan Sujud Syukur

Pada perkara yang terjadi antara 2010-2019, saat itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Taliaman Ltd, Pasifik Oil and Gas Ltd, Jabi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day).

Keputusan tersebut berdasarkan dari putusan Badan Pengelola Minyak dan Gas atas permintaan Alex Noerdin.

Kemudian, Badan Pengelola Minyak dan Gas menunjuk BUMD PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel sebagai pembeli gas bumi.

Namun, dengan dalil Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka perusahaan bekerja sama dengan investor swasta, yakni PT Dika Karya Lintas Nusa.

Baca Juga: Cara Lihat Sertifikat Vaksin di Aplikasi PeduliLindungi Buat Kamu yang Baru Daftar

Di mana dengan hal itu, terbentuklah perusahaan patungan PTPerusahaan Daerah Pertambangan dan Energi dengan komposisi kepemilikan saham 15% untuk Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, dan 85% untuk PT Dika Karya Lintas Nusa.

Atas dalih tersebut, akibatnya merugikan keuangan negara sebesar USD30.194.452.79. Dana tersebut berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-1019, yang mana seharusnya dana tersebut diterima oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.

Kerugian lainnya ditemukan oleh Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 63.750,00 serta Rp2.131.250.000,00. Dana tersebut yang merupakan setoran modal yang seharusnya uang tersebut tidak dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel.***