Network
MEDIA JABODETABEK - Pihak Istana Kepresidenan RI menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua sebagai bentuk evaluasi terkait pengetatan keamanan pada Senin, 26 April 2021
Rapat tersebut digelar sebagai tanggapan atas gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha pada Minggu, 25 April 2021.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, keamanan di Papua harus dirubah dan dibenahi setelah kejadian baku tembak di Distrik Deoga, Kabupaten Puncak, Papua.
"Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan," ujarnya dikutip Mediajabodetabek.com dari ANTARA pada Senin, 26 April 2021.
Pada rapat tersebut, Moeldoko juga didampingi dengan Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani beserta jajaran yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan Bupati Intan Jaya.
Baca Juga: Selamat Tinggal, Prabowo Subianto Kehilangan Saudaranya Rhesa Tri Sigar ABK KRI Nanggala 402
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan itu juga meminta solusi dari sejumlah pihak terkait penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat.
Di sisi lain, Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw mengatakan bahwa tatanan sinergitas aparat di lapangan belum padu. Menurutnya, hal tersebut akan memperlanjut penumpasan dan penangkapan KKB.
Senada dengan Paulus, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menyebut langkah yang diusung dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk menuntaskan permasalahan KKB, terlebih katanya evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.
"Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan bahwa penanganan kelompok tersebut akan melibatkan masyarakat adat.
Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan operasi yang akan dilaksanakan tidak dengan pendekatan militer, melainkan sebagai upaya penegakkan hukum.
"Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua," terangnya.
Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda ikut menambahkan, pelaksanaan operasi tersebut harus menyertakan upaya pengawasan dan pendekatan khusus.
"Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkapnya.***
Artikel Rekomendasi