MEDIA JABODETABEK - Pemerintah tidak lagi melanjutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2021.
Padahal para pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta sangat mengharapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) cair tahun ini.
Bantuan tersebut dirasa sangat membantu para pekerja di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung di Indonesia.
Baca Juga: Video Edukasi Bima Arya Mendadak Viral
Akan tetapi harapan para pekerja yang menanti BLT BPJS bisa cair, kini sirna dan harus kecewa.
Padahal sebelumnya sempat tersiar kabar, bahwasannya bansos BSU termin 3 tahun 2021 ada kemungkinan cair, namun pada akhirnya malah disetop.
Alasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak lagi melanjutkan bansos BLT dikarenakan tidak masuk dalam anggaran APBN 2021.
Baca Juga: Sebanyak 7 RW di Pejaten Timur Terkena Dampak Luapan Kali Ciliwung
Meski tidak dilanjutkan, Kemenaker telah membuat pengganti dari BLT BPJS tahun 2021.
Berbagai program sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai ganti dari program BLT BSU 2021.
Kemenaker sebagai pihak yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) .
Baca Juga: Roy Marten Poisitif Covid-19, Orang Yang Pernah Kontak Diminta Tes Swab
Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " ujar Kemenaker Ida Fauziyah, beberapa waktu lalu.
Menaker Ida menambahkan, salah satu upaya kolaborasi yang dilakukan dengan menandatangani MoU dengan Ditjen Binalattas.
Baca Juga: Benarkah Dul Jaelani Sudah Resmi Menikah Dengan Tissa Biani ?
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " ujarnya.
Kerjasa tersebut nanti dalam bentuk pelatihan serta peningkatan kompetensi dan pemagangan penempata kerja bagi calon pekerja.
Dengan adanya kerjasama tersebut, perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.
Baca Juga: Bill Gates Kembali Buat Pernyataan yang Bikin Umat Manusia Cemas
Menaker Ida juga menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif.
Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi COVID-19.
Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk proyeksi alokasi anggaran PEN tahun ini mencapai Rp553,09 triliun atau mendekati realisasi 2020 sebesar Rp579,78 triliun.
Baca Juga: Sangkin Sepinya Penduduk di Kota Ini Pemerintah Jual Rumah Hanya Rp16 Ribu, Dikasih Dana Renovasi
Menko Airlangga menjelaskan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran PEN dari sebelumnya Rp403,9 triliun sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi.
selama herd immity masyarakat Indonesia belum terpenuhi melalui vaksinasi yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan maka enam bidang harus terus mendapat dukungan.
Enam bidang, kata Menko Airlangga, yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
Baca Juga: Ada Perbaikan Jembatan, Jasamarga Buka Jalur Contra Flow Hari Ini
Dalam bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Sedangkan, bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp150,96 triliun dengan 7 bantuan sosial yakni fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Anggaran program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Baca Juga: Pamer Cincin dan Kompak Pakai Baju Putih Dul Jaelani dan Tissa Biani Resmi Menikah ?
Kemudian, bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.
Terakhir kata Menko Airlangga untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.