Network
"alokasi dana itu ada ketentuan dalam pengawasan alokasi dana zakat yang dilakukan secara ketat dengan melibatkan Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna meminimalkan potensi penyelewengan dana umat serta konflik kepentingan di dalam tubuh organisasi," kata Bambang.
Sedangkan didalam konferensi pers ACT, lembaga tersebut mengalokasikan sebesar 13,7 persen dari dana yang terhimpun untuk biaya operasional.
Menurut Bambang terkait alokasi dana untuk biaya operasional organisasi, tidak melebihi seperdelapan atau 12,5 persen dari dana zakat yang terhimpun dan 20 persen dari jumlah dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Pengawasan organisasi pengelolaan zakat (OPZ), Bambang juga mengungkapkan bahwa pengawasan eksternal berupa audit keuangan dilakukan dari pengawasan syariah yang terakreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia.
"Kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama serta laporan rutin per-semester kepada Baznas," ucap Bambang.
Sehingga regulasi, mekanisme pengawasan, kode etik, serta standar kompetensi yang berlaku bagi organisasi pengelolaan zakat menjadi titik tumpu yang menyumbang kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kedermawanan publik melalui payung hukum UU No. 23 Tahun 2011.***
Artikel Rekomendasi