Network
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, untuk anggaran bidang Kesehatan dan perlindungan masyarakat akan disesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid-19.
Sementara anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomi merupakan tagging atas program eksisting pada Kementerian/Lembaga (K/L), TKDD dan pembiayaan yang angkanya masih bersifat sementara dan dalam proses koordinasi.
Baca Juga: Ingin Menjadi Selebgram? Coba Simak 10 Cara Mudah Ini, Followermu Bisa Naik Berkali-kali Lipat
“Sama seperti 2021, kita berharap pengelolaan anggaran di K/L dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya, kita tetap berjaga-jaga Covid-19 tidak akan meningkat lagi. Sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi, dan keuangan bisa berjalan,” lanjut Sri Mulyani dalam Kongres AAIPI tahun 2021.
Lebih lanjut, rincian anggaran PEN di bidang Kesehatan sebesar Rp117,9 triliun akan digunakan untuk testing, tracing, treatment, serta perawatan Covid-19 dengan cost sharing bersama BPJS, serta insentif tenaga Kesehatan pusat dan daerah.
Serta digunakan untuk vaksinasi, yakni pengadaan vaksin baik dari pemerintah maupun mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan Kesehatan lainnya di daerah serta antisipasi Kesehatan lainnya.
Sedangkan pada Pos Perlindungan Masyarakat yang memiliki anggaran sebesar Rp154,8 triliun akan dialokasikan kepada PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.
Lalu yang terakhir pada Pos Penguat Pemulihan Ekonomi dengan anggaran Rp141,4 triliun akan dialokasikan yang terdiri atas program kegiatan terkait infrastruktur, konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan panganm ICT, Kawasan industry, investasi pemerintah, insentif perpajakan serta dukungan UMKM, korporasi dan BUMN.***
Artikel Rekomendasi