Network
MEDIA JABODETABEK - Karena minimnya prioritas keamanan bagi pengelola data jaringan Indonesia, pemerintah harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam menangani kasus pembobolan data.
Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan, bahwa ini mungkin harus menjadi perhatian pemerintah.
Dulu, katanya, terdapat ID-SIRTII sebelum CIRT (Network Incident Response Team). ID-SIRTII yang diinisiasi oleh publik dan merespons insiden dengan baik, malah digantikan oleh CIRT.
Dia menambahkan, bahwa ketika seseorang menghubungi mereka tentang masalah siber, mereka bahkan tidak merespons.
"Jadi itu perlu jadi catatan. Bahwa sekuriti data atau keamanan data perlu dikerjakan bersama. Tidak cuma oleh satu pihak pemerintah," katanya, dikutip dari ANTARA Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca Juga: 1,3 Juta Data KTP Hingga Hasil Tes COVID-19 di eHAC Diduga Bocor, Kominfo Sedang Lakukan Investigasi
Meski bocoran kasus eHAC masih menjadi spekulasi, masih ada kemungkinan kebocoran data akibat kurangnya perhatian pengelola terhadap keamanan 1,3 juta data pengguna aplikasi eHAC.
Kasus pembobolan data pada sebuah layanan yang dikelola oleh sebuah instansi pemerintah tidak terjadi baru kali ini saja.
Menengok ke belakang, pembobolan data yang terjadi pada tahun 2021 juga berasal dari instansi yang berafiliasi dengan pemerintah seperti BPJS dan BRI Life.
Artikel Rekomendasi