Pasca Peristiwa KLB Partai Demokrat di Sumut, 87 Persen Netizen Tidak Menyetujui Hasilnya

- 9 Maret 2021, 21:16 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor Kemenkumham Untuk menyampaikan sikap penolakan atas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko/Facebook @agusharimurtiyudhoyono
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor Kemenkumham Untuk menyampaikan sikap penolakan atas KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko/Facebook @agusharimurtiyudhoyono /

MEDIA JABODETABEK - Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat (PD) Yan Harahap menyatakan, sebanyak 85 persen netizen menyetujui jajakan pendapan terkait 'selamatkan demokrasi'.

Yan mengatakan, hasil tersebut didapat dari polling Twitter yang dilakukan akun @info_jakarta pada Senin, 8 Maret 2021.

Yan berpendapat, netizen gerah melihat kesewenang-wenangan upaya perampasan kepemimpinan PD yang dilakukan oleh pihak eksternal partai pada peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat, 5 Maret 2021.

Baca Juga: 4 Film Korea yang Disutradarai Oleh Seorang Perempuan dari Little Forest Hingga Kim Ji Young Born 1982

Baca Juga: Tetap di Rumah Saja, Jakarta Perpanjang PPKM Mikro Jilid 3 selama 14 Hari Sampai 22 Maret 2021

Baca Juga: Kesenian Khas Betawi atau Jakarta yang Masih Populer Hingga Saat Ini

"Diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi," katanya, dikutip Mediajabodetabek.com dari ANTARA.

Lebih lanjut, Yan juga menjelaskan jika jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan oleh akun @info_jakarta, 87 persen dari hampir 60 ribu netizen yang memberi suara, berpendapat tidak setuju persoalan penggeseran kepemimpinan ini sebagai masalah internal PD saja.

Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini, karena situasi seperti itu bisa saja ibarat api dalam sekam.

Baca Juga: Turun Belasan Juta, Ini Harga Toyoya Avanza Setelah Pajak Nol Persen PPnBM

Baca Juga: Bupati Bogor Berharap, Pembangunan Jalur Puncak Dua Dilirik Pemerintah Pusat

Baca Juga: 4 Film Korea yang Disutradarai Oleh Seorang Perempuan dari Little Forest Hingga Kim Ji Young Born 1982

"Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak," katanya. "Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan," imbuhnya.

Menurut Yan, sebaiknya konsentrasi energi dan waktu bangsa harusnya difokuskan untuk mengatasi soal krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami saat ini.***

Editor: Ricky Setiawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

x