MEDIA JABODETABEK - Papua yang semula hanya terbagi menjadi dua provinsi, kini resmi menjadi berjumlah lima provinsi, dikutip dari akun Instagram media sosial @dpr_ri
Dua provinsi Papua yang lama yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Setelah disahkan terdapat tambahan tiga provinsi baru di tanah Papua.
Tiga provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sehingga sekarang Papua resmi memiliki atau terbagi menjadi lima provinsi.
Baca Juga: Kapan Puasa Tarwiyah, Mulai Tanggal Berapa ? Berikut Bacaan Niatnya, Tulisan Arab dan Latin
Pengesahan tersebut terjadi setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi Undang-Undang (UU).
Isi dari Ketiga RUU tersebut tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Pengesahan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna di DPR RI Jakarta pada tanggal Kamis 30 Juni 2022.
Rapat paripurna DPR RI yang ke-26 pada masa sidang lima tahun tersebut memiliki beberapa agenda pembahasan selain RUU DOB.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Piala AFC: Gol Tunggal Jajang Mulyana Sukses Kalahkan Kaya FC 1-0
Agenda tersebut terdiri dari pertama, penyampaian laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023.
Kedua, penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021.
Baca Juga: Pentingnya Imunisasi Lengkap, Lindungi Anak dari Berbagai Ancaman Penyakit
Ketiga, pengambilan keputusan atas RUU tentang provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keempat, pengambilan keputusan RUU DOB Papua. Kelima, laporan komisi III DPR RI atas hasil pembahasan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022 dan dilanjutkan pengambilan keputusan.
Keenam, pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai usulan tentang kesejahteraan ibu dan anak menjadi RUU. ***