MEDIA JABODETABEK - Presiden Joko Widodo mendapat tuduhan akan mengamendemen UUD NRI Tahun 1945 menyangkut masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode.
Mendengar hal ini, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membantah tuduhan tersebut.
"(Jokowi, red.) Berkeinginan katanya tiga periode. Yang omong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa tiga periode," kata Megawati saat meluncurkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam, yang dipusatkan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, seperti yang diberitakan oleh Antara.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Turun di 243 Lokasi, Pemkot Tangerang Selatan Tingkatkan Prokes 90 Persen
Megawati berpendapat bahwa tudingan itu tidaklah berdasar. Menurutnya, semua peraturan dijalankan sesuai dengan konstitusi.
"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi? 'Kan tidak.... 'Kan tidak," lanjut Megawati.
Isi dari UU NRI tidak bisa dirubah begitu saja oleh Presiden.
Hal ini dilakukan oleh Megawati untuk memberikan dorongan terhadap kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif dan legislatis agar tidak menyia-nyiakan waktunya.
Megawati juga mengatakan bahwa kader PDIP harus banyak membaca dan mempraktekkan apa yang telah dibacanya agar ilmunya bertambah.
Baca Juga: Komunitas Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik Dorong Pemerintah Lokal Serius Tangani Kasus Rasisme
"Kalian saya minta itu supaya aktif, seperti Hendy (Wali Kota Semarang, red.). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhentilah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode. Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat," kata Megawati.
Pada acara itu, Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di DPP PDIP, dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang hadir bersama Ketua DPP PDIP I Made Urip.
Baca Juga: Daftar Harga Mobil Baru Rp100 Jutaan, Suzuki Arena Masih ada Lho
Hadir juga Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf.