Network
Kala itu, Soeharto sempat melarang warga etnis Tionghoa menampilkan identitas kebudayaannya, seperti Imlek, Cap Go Meh dan sebagainya. Bahkan ritual keagamaan Konghucu juga tak lepas dari larangannya.
"Kalau sembahyang kami tetap jalankan, biasanya ya di rumah masing-masing. Perayaan Imlek saat itu kami lakukan dengan sangat sederhana. Yang pasti tidak ada mercon dan barongsai,” kata Oey Tjing Eng, salah seorang sesepuh masyarakat Tionghoa Tangerang dikutip dari catatan awak Mediajabodetabek.com pada Selasa, 8 Juni 2021.
Baca Juga: Usai Jalani Hiatus Militer Selama 5 Tahun, 2 PM Comeback dengan Lagu Baru Bulan Ini
Upaya-upaya diskriminatif itu berlanjut pada sebuah ketetapan presiden. Melalui Inpres Nomor 14 tahun 1967, rezim Orba mulai mempribumisasi orang-orang peranakan Tionghoa Indonesia.
"Kami, pejabat Presiden Republik Indonesia menimbang: bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis," kata Soeharto dalam Inpres Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 tanggal 6 Desember 1967 (Inpres Nomor 14 tahun 1967)
"Mental dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar," imbuhnya.
Baca Juga: Sedang Populer, Ini Lirik Lagu Dun Dun Dance dari Oh My Girl
Menurut Siew-Min Sai & Chang-Yau Hoon dalam Chinese Indonesians Reassessed (2012), sebelum Inpres nomor 14 tahun 1967 dikeluarkan, pemerintah Orba bahkan ingin agar tidak ada lagi sebutan Tionghoa bagi orang-orang Cina dan kebudayaan mereka.
Perihal itu juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tanggal 28 Juni 1967 dituliskan keluhan pemerintah Orba.
"Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah 'Tionghoa/Tiongkok' di samping istilah 'Cina' yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi," keluh rezim Orba.
Artikel Rekomendasi