Network
MEDIA JABODETABEK – Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memberikan sanksi yang berat apabila adanya oknum apparat yang memotong Bantuan Sosial Tunai (BST).
Baca Juga: Kenali Pemicu Asma Selama Pandemi COVID-19 , Berikut Penjelasannya!
Beliau meminta warga apabila mendapati adanya penyimpangan diluar sana. Riza meyakini bahwa hal tersebut tidak terjadi karena BST di DKI Jakarta akan diberikan atau disalurkan melalui non tunai melalui ATM.
Baca Juga: Kenali Pemicu Asma Selama Pandemi COVID-19 , Berikut Penjelasannya!
“Silahkan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silahkan protes. Kalau ada aparat kami memotong di Bank DKI kita akan beri sanksi yang berat,” ujar Wagub DKI Jakarta, Jumat 12 Maret 2021.
Baca Juga: Rosé BLACKPINK Rilis Lagu Baru On The Ground dan R, Ini Makna Lagu
Sebelumnya adanya laporan warga yang mengatakan bahwa pemotongan BST kepada Rani Mauliani, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Rani menerima laporan adanya pemotongan BST yang semestinya diterima sebesar Rp 300 ribu, hanya menjadi Rp 200 ribu saja.
Baca Juga: Rosé BLACKPINK Rilis Lagu Baru On The Ground dan R, Ini Makna Lagu
"Ada yang pernah info dari Rp300 ribu mereka terima (hanya) Rp200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima," ujar Rani.
Baca Juga: Jeep Akhirnya Perkenalkan Wagoneer 2022
Menurut laporannya, BST ini dibagikan secara non-tunai yang dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, namun ia menemukan bansos yang dibagikan secara manual atau secara tunai. Enggan menyebutkan lokasi secara rinci, namun ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih cekat lagi dalam mengevaluasi penerimaan BST secara terus-menerus.
Baca Juga: Lirik Lagu On The Ground Rose BLACKPINK yang Trending di Twitter, Lengkap dengan Terjemahannya
Syarif selaku anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengatakan saat ini fraksinya sedang mengusut dan melakukan verifikasi dengan adanya kejadian pemotongan bansos ini.
Baca Juga: Promo DFSK, Beli Glory 560 Gratis iPone 12
“Lagi kita verifikasi, kalau pengaduan harus kita respons,” kata Syarif.
Ia menyebutkan adanya dua kemungkinan mengapa pemotongan bansos tersebut dilakukan oleh beberapa oknum. Yakni melalui jalur penyaluran BST dari Pemprov DKI atau dari penyaluran dari Kementerian Sosial.
Baca Juga: Brave Girls Nikmati Kesuksesan Atas Single Terbarunya yang Bertajuk Rollin
“Kita sedang verifikasi apakah pengaduan itu berasal dari jalur Kemensos, apakah dari Dinas Sosial,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Brave Girls Viral Karena Lagu Rollin', Siapa Sih Mereka? Berikut Profil Singkatnya
Syarif sangat meyakini bahwa kemungkinan adanya pemotongan pada BST dari Dinas Sosial DKI Jakarta sangatlah kecil. Hal ini disebabkan mekanisme dari penyaluran BST melalui transfer bank dan penerima bisa langsung mengambil sendiri di mesin ATM.
Baca Juga: 4 Hal Penting Bocoran Dari Drama The Penthouse 2 yang Wajib Diketahui
"(Kemungkinan) Kemensos melalui via Pos, kalau Pos enggak pakai ATM," ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu.
“Kalau saya berpendapat kecil kemungkinan dari Dinsos, kalau dari Kemensos itu bukan domain DKI," tambahnya.
Baca Juga: Amanda Manopo Goyang Tiktok, Netizen: Kok Perut Manda Buncit
Nantinya Sekretaris Komisi D DPRD ini akan mengkonfirmasi dan melakukan verifikasi lagi untuk mendapatkan konfirmasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta apakah adanya oknum-oknum yang melakukan pemotongan tersebut pada penyaluran BST Pemprov DKI atau tidak***
Artikel Rekomendasi