Network
MEDIA JABODETABEK- Klaim Walikota Bogor, Bima Arya terhadap keberhasilan program Ganjil Genap Bogor yang dapat menurunkan kasus Covid-19 mendapat kritikan dari DPRD Kota Bogor.
Kritik itu disampaikan Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Ansyar di Bogor pada Selasa lalu, 23 Februari 2021.
Salah satu kritik yang disampaikan kepada Pemkot diantaranya adalah tuntutan untuk memperkuat penerapannya di lapangan.
Karnain mengakui bahwa kebijakan Ganjil genap Bogor mampu menurunkan angka mobilitas masyarakat, yang artinya masyarakat yang tidak memiliki aktivitas produktif tidak diijinkan di Checkpoint pembatasan Ganjil Genap Bogor.
Baca Juga: Bima Arya Klaim Ganjil Genap Bogor Hasilkan Tren positif
Karnain juga menyatakan bahwa kritik yang disampaikannya adalah ruang yang diberikan untuk menyalurkan masukan dari masyarakat terhadap kebijakan melalui rapat evaluasi.
“Kita menginginkan konsisten saja, seperti jam pengawasannya, petugasnya, sehingga ketika ada situasi seperti halnya kasus rombongan Moge lewat itu tidak menjadi polemik," tegasnya. Seperti diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel “Kritik Ganjil Genap Kota Bogor yang Diklaim Turunkan Covid-19, DPRD: Penerapannya Harus Lebih Diperkuat”
Tapi dengan respon yang cepat, pihaknya mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan Forkopimda dalam mengidentifikasi dan menindak terhadap pelaku pelanggaran ganjil genap dari rombongan Moge ini.
Pihaknya berharap agar Pemkot Bogor tidak kendur dalam hal penanganan kesehatan.
Namun, lanjut dia, secara paralel diharapkan juga ada lapis penanganan ekonomi yang secara responsif terhadap kelompok terdampak dan juga usaha-usaha dibidang ekonomi.
Baca Juga: Jangan Asal Terobos , Kebijakan Ganjil Genap Bogor Diperpanjang
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan siap melakukan penguatan atas kebijakan ganjil genap, dan disepakati untuk lebih fokus kepada dimensi ekonominya.
"Itu sama-sama akan kita lihat ya, pemberlakukan (ganjil genap) jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu dimaksudkan untuk tetap menghidupkan ekonomi (tanpa menomorduakan dimensi kesehatan),” ungkap Bima Arya.
Data menunjukan bahwa kebijakan Ganjil Genap dan PPKM Mikro memberikan dampak bagi pengurangan mobilitas warga dan menurunnya kasus Covid-19. Namun kebijakan ini juga berdampak pada sektor ekonomi.
Karena itu Satgas Covid-19 dan Forkopimda menyepakati untuk melanjutkan kebijakan Ganjil Genap setiap Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional dengan pembatasan jam berlaku pada pukul 09.00-18.00 WIB.
Baca Juga: Perhatikan Jadwal Ganjil Genap Bogor, Jangan Sampai Diputar Balik
"Sehingga masih memberi ruang untuk aktivitas ekonomi. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua pekan," katanya.
Bima menambahkan, pihaknya bersama DPRD Kota Bogor telah membahas tentang bagaimana menyiapkan skenario-skenario ke depan, seperti anggaran apa saja yang dibutuhkan dan penguatan-penguatan lain yang harus dilakukan.
Menurutnya, hal itu harus menunggu dulu instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kemendagri karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran dan lain sebagainya.
"Ya termasuk refocusing yang terakhir ini yang diarahkan oleh pemerintah pusat lebih fokus kepada penguatan PPKM Mikro dan juga pelaksanaan vaksin. Jadi belum ada arahan untuk bansos," pungkasnya.***(Iyut Walhadi/Isu Bogor)
Artikel Rekomendasi