Network
MEDIA JABODETABEK – Berikut informasi terbaru mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PD) menjadi sebuah Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang 1 Tahun 2022-2023.
Proses pengesahan RUU Perlindungan data Pribadi mempertimbangkan Aspirasi setiap fraksi. Seluruh peserta rapat paripurna akhirnya menyetujui RUU PDP. Di hari Selasa, 20 September 2022.
"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU PDP dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" Tanya Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Berita Viral Hari Ini! Resah dengan Tingkah Pelajar, Ojol dan Warga Bubarkan Tawuran di Sawah Besar
"Setuju," respon seluruh peserta rapat paripurna yang diiringi suara ketukan palu pengesahan.
Disahkannya RUU PDP menjadi UU membuat Pemerintah serta DPR resmi memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap data pribadi milik warga.
Data pribadi yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan Bab II pasal 3 ayat 1 UU PDP tergolong ke dua jenis. Kedua jenis data pribadi tersebut adalah Data Pribadi Umum dan Khusus.
Data pribadi yang bersifat umum digolongkan Kembali kedalam 5 poin. Untuk data pribadi yang bersifat spesifik diklasifikasikan menjadi 9 poin.
Artikel Rekomendasi