Soal Kebijakan Lockdown, Tjahjo Kumolo Sebut Pemerintah Belum Ambil Tindakan

MEDIA JABODETABEK - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat belum mengambil kebijakan lockdown di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

"Sampai hari ini, pemerintah belum megambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown, khususnya di kantor-kantor pemerintah," kata Tjahjo dikutip Mediajabodetabek.com dari ANTARA pada Kamis, 17 Juni 2021.

Ia mengatakan, pihaknya menerima masukan dari beberapa kementerian atan lembaga pemerintahan non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) dalam perancangan institusi tersebut.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Bogor Meningkat, Wali Kota Bima Arya Lakukan Pembatasan: Banyak yang Melanggar Prokes

Lebih lanjut, Tjahjo menegaskan bahwa kebijakan untuk para aparatur sipil negara (ASN) melaksanakan work from home (WFH) atau work from office (WFO) adalah kewenangan K/L dan Pemda.

"Memang ada masukan dari beberapa K/L untuk perlunya lockdown untuk mensterilkan kantor K/L yang ada. Akan tetapi, untuk bekerja di kantor atau di rumah, Kemenpan-RB menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan K/L, melihat kondisi dan situasi di K/L dan Pemda masing-masing," terangnya.

Baca Juga: Viral! Bupati Solok Epyardi Asda Ngamuk Karena Puskesmas Tidak Mau Melayani Korban Kecelakaan

Selain itu, Kemenpan-RB juga telah melakukan koordinasi dengan tim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terkait peningkatan intensitas penularan SARS-CoV-2 di seluruh daerah.

"Kemenpan-RB selalu berkoordinasi untuk mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika di beberapa daerah yang zona merah, khususnya di DKI Jakarta yang postitif Covid-19 meningkat dengan tajam," katanya.

Baca Juga: Waspada Tsunami, 16 kali Gempa Susulan Hingga 3,7 Magnitudo Serang Wilayah Selatan Pulau Seram

Apabila diberlakukannya kebijakan lockdown oleh K/L dan Pemda, tambah Tjahjo, seluruh ASN tetap menaati protokol kesehatan dan produktif.

"Kemenpan-RB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depan. Akan tetapi, yang penting ASN harus tetap produktif, harus tetap sehat," tandasnya.***