Network
MEDIA JABODETABEK - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menolak kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing beserta jajarannya di KTT ASEAN pada Selasa, 20 April 2021.
Kelompok yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRGW), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaskus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dan SAFEnet.
Baca Juga: Sinopsis dan Link Streaming Gratis Bismillah Cinta Epiosde 7 Senin 19 April 2021
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, pihaknya menolak kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada 24 April mendatang.
"Kami menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit. Kami mendesak agar ASEAN terlibat lebih jauh mengenai pelanggaran HAM di Myanmar," ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa, 20 April 2021.
Ia menegaskan, ASEAN beserta 10 negara anggotanya, termasuk tuan rumah Indonesia, harus memberikan kursi representasi Myanmar di konferensi untuk National Unity Government (NUG) yang di mana Aung San Suu Kyi tergabung di dalamnya.
Baca Juga: 15 Tahun Berkarya, Maudy Ayunda Masuk Ke Dalam Jajaran 30 Under 30 Majalah Forbes
"Indonesia harus bisa mendesak Tatmadaw [kelompok militer Myanmar] dan harus mengajak dewan keamanan PBB," tambahnya.
Senada dengan Usman, Regional Advocacy Associate Asia Justice and Rights (AJAR) Putri Kanesia mendukung representasi Myanmar di KTT ASEAN dengan diwakili NUG sebagai jajaran pemerintah resmi, yang terpilih secara demokratis dalam pemilu Myanmar tahun 2020.
Artikel Rekomendasi