Network
MEDIA JABODETABEK - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai angka kemiskinan di Indonesia bertambah dengan jumlah alokasi anggaran per tahun 2021.
Pemerintah telah menggunakan anggaran tersebut sebesar Rp440,69 triliun untuk dana bantuan sosial (bansos), subsidi, dan program kegiatan pemberdayaan.
Menurut Ma'ruf, pengentasan kemiskinan ekstrem itu berada di tujuh provinsi selama kurun waktu tahun anggaran 2021.
Perihal tersebut ia sampaikan ketika memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang digelar hari ini.
Baca Juga: Ribuan Paket Bansos untuk UMKM dari Polri dan Ikatan Pengusaha Muda Indonesia
"Alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp440,69 triliun. Jadi, anggarannya sebenarnya cukup besar ya untuk menyelesaikan tujuh provinsi dan 35 kabupaten dan kota itu," katanya dikutip Mediajabodetabek.com dari ANTARA pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Provinsi yang dimaksud Wapres yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat dan Papua. Ia menjelaskan, ada lima kabupaten/kota yang dipilih untuk kemudian mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem.
"Di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten, jadi seluruhnya ada 35 kabupaten dan kota untuk mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional," terangnya.
Baca Juga: Pemerintah Naikan Anggaran Kesehatan Jadi Rp193 Triliun untuk Tangani Pandemi Covid-19
Dalam klasifikasinya, anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa bagian seperti bansos dan subsidi sebesar Rp272,12 triliun serta program pemberdayaan dan kegiatan peningkatan produktivitas sebesar Rp168,57 triliun.
Artikel Rekomendasi