Network
MEDIA JABODETABEK - Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan sebutan Supersemar, hingga kini masih menjadi polemik di tengah literasi publik.
Peristiwa yang lahir pada 11 Maret 1966 ini, kebenarannya masih dipertanyakan oleh publik. Pun segala macam tetek bengeknya masih menjadi perdebatan di setiap selip lembaran buku sejarah.
Supersemar berisikan perintah Presiden Soekarno yang menginstruksikan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Soeharto untuk mengambil sikap dalam menegakkan keamanan.
Baca Juga: Bus Membawa Rombongan Siswa SMP Alami Kecelakaan Maut di Wado Sumedang
Pasalnya, saat itu Gerakan Satu Oktober (Gestok) telah pecah di tahun 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD)
Ternyata, terdapat dua versi Supersemar namun dengan tanda tangan pengesahan yang sama. Perbedaannya terdapat pada bagian kepada siapa surat ini ditujukan dan untuk apa diadakan.
Versi Soekarno, di mana hanya dituliskan terkait perintah pengamanan terhadap keselamatan, ajaran, jalannya pemerintahan, dan pelaporan kejadian yang ditujukan kepada presiden atau Pemimpin Besar Revolusi atau Mandataris MPRS.
Baca Juga: Lirik Lagu Barakallah Maher Zain dan Terjemahannya, Barakallahhu Lakuma Wa Baraka Alikuma
Di lain hal, Versi Angkatan Darat (AD) justru sedikit berlainan di mana terdapat diksi-diksi seperti "Mengambil tindakan yang dianggap perlu" sebagai kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Tentunya dengan melibatkan nama Presiden Soekarno, Panglima Tertinggi, dan Pimpinan Revolusi.
Artikel Rekomendasi