Network
MEDIA JABODETABEK - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menolak kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing beserta jajarannya di KTT ASEAN pada Selasa, 20 April 2021.
Kelompok yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRGW), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaskus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dan SAFEnet.
Baca Juga: Sinopsis dan Link Streaming Gratis Bismillah Cinta Epiosde 7 Senin 19 April 2021
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, pihaknya menolak kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada 24 April mendatang.
"Kami menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit. Kami mendesak agar ASEAN terlibat lebih jauh mengenai pelanggaran HAM di Myanmar," ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa, 20 April 2021.
Ia menegaskan, ASEAN beserta 10 negara anggotanya, termasuk tuan rumah Indonesia, harus memberikan kursi representasi Myanmar di konferensi untuk National Unity Government (NUG) yang di mana Aung San Suu Kyi tergabung di dalamnya.
Baca Juga: 15 Tahun Berkarya, Maudy Ayunda Masuk Ke Dalam Jajaran 30 Under 30 Majalah Forbes
"Indonesia harus bisa mendesak Tatmadaw [kelompok militer Myanmar] dan harus mengajak dewan keamanan PBB," tambahnya.
Senada dengan Usman, Regional Advocacy Associate Asia Justice and Rights (AJAR) Putri Kanesia mendukung representasi Myanmar di KTT ASEAN dengan diwakili NUG sebagai jajaran pemerintah resmi, yang terpilih secara demokratis dalam pemilu Myanmar tahun 2020.
"Harus memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah," cetusnya.
Putri menilai, upaya tersebut harus dilaksanakan guna memberhentikan tindakan legitimasi Tatmadaw di pemerintahan Myanmar. Menurutnya, Indonesia memiliki peran sangat penting di KTT ASEAN nanti.
"Membuka ruang bicara dengan negara ASEAN lainnya. Bantuan humanitarian juga harus segera diberikan," katanya.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Ia menegaskan bahwa ASEAN dan negara untuk memberikan bantuan humaniter dan medis secara penuh untuk wilayah konflik di Myanmar, salah satun yang terdampak adalah etnis Rohingya.
Baca Juga: Lirik Lagu Janji Suci dari Yovie and Nuno, Jangan Kau Tolak dan Buatku Hancur
"Memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk pencari suaka dan pengungsi di Myanmar, termasuk Rohingya.
Selain itu, Fatia menyebut undangan terhadap junta militer Myanmar merupakan kesalahan yang dilakukan penyelenggara KTT ASEAN.
"Ini merupakan sebuah titik yang memalukan bagi Indonesia," sebutnya.
Di sisi lain, Manajer Program ASEAN dan East Asia Forum Asia Rachel Aini juga menegaskan, Indonesia harus membangun kerjasama dengan ASEAN dan negara anggotanya untuk malakukan investigasi aksi kekerasan oleh para pimpinan junta militer beserta pasukan Tatmadaw, tak terkecuali yang hadir dalam forum nanti.
Baca Juga: Rilis 3 Mei Drama Korea Youth of May Lee Do Hyun Tatap Hangat Go Min Si di Poster Terbaru
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk secara optimal bekerjasama dengan negara ASEAN lainnya dalam memastikan investigasi terhadap anggota dan pimpinan junta militer yang terlibat dalam aksi kekerasan, termasuk mereka yang terbukti terlibat dan juga hadir dalam ASEAN SUMMIT," ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini Tatmadaw telah menahan 3.070 orang tanpa pengadilan dan 713 lainnya terbunuh, termasuk perempuan dan anak-anak.***
Artikel Rekomendasi