MEDIA JABODETABEK – Berikut ini sejarah Hari Keadilan Sosial Sedunia.
Hari Keadilan Sosial Sedunia pertama kali dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 Februari.
Deklarasi tersebut pun didasari oleh Resolusi PBB yang diadakan pada bulan November 2007. Kala itu, PBB meminta kepada seluruh negara di dunia untuk membuat sistem ekonominya berjalan dengan adil.
Kemudian sejak tahun 2009, 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.
Dilansir Mediajabodetabek.com dari beberapa sumber, pada tahun 1995 di Kopenhagen, Denmark sebuah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Dunia yang disebut dengan Deklarasi Copenhagen dan Program Aksi mengadakan sebuah pertemuan untuk masalah pembangunan sosial.
Dihadiri lebih dari 100 pemimpin politik, KTT tersebut memiliki tujuan untuk menjaga masyarakat dalam hal keamanan dan keadilan.
Tak hanya itu, organisasi-organisasi di dunia pun menyatakan bahwa mereka menganggap keadilan sosial memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Adapun 3 tujuan di peringati nya hari tersebut adalah :
Baca Juga: Link Nonton Streaming Ikatan Cinta RCTI Malam Ini, 13 Februari 2022: Nino Tahu Reyna Hilang?
1. Merayakan dan memperkuat pencapaian kemanusiaan.
2. Hari Keadilan Sosial Sedunia diperingati secara internasional menjadi momen untuk memberikan informasi kepada public mengenai isu-isu yang menjadi urgensi.
3. Memobilisasi kemauan politik dan sumber daya untuk mengatasi masalah global.
Dan pada tahun 2005 di New York, PBB pun kembali meninjau ulang deklarasi tersebut dan kembali melakukan diskusi.
Baca Juga: Viral! Resep Menu Korea Cheese Corn Ala Korea, Begini Cara Membuatnya
Dan kemudian menjadikan tanggal 20 Februari sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia yang bertujuan untuk pekerjaan dan memberantas kemiskinan.
Setiap tahun ke tahun, peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia pun terus dirayakan sebagai salah satu hari internasional yang mencakup upaya mengatasi keadilan sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, pengangguran, perlindungan sosial, hingga masalah Hak Asasi Manusia atau HAM. ***